Fell Bad

Thursday, July 7, 2011

Seakan menjadi kado HUT Kemerdekaan RI

Kabupaten Jombang, Peraih Grand Category Bidang Pembangunan Ekonomi

Seakan menjadi kado HUT Kemerdekaan RI, Kabupaten Jombang meraih tiga Otonomi Awards 2010. Salah satunya adalah Otonomi Award paling bergengsi, yaitu grand category (kategori utama) bidang pembangunan ekonomi. Apa saja upaya daerah santri itu? Apa pula kelebihan dan kelemahannya? Berikut pemaparan Dadan S. Suharmawijaya, peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

PERTUMBUHAN ekonomi tak selalu harus didorong sektor industri maupun perdagangan yang tergolong sektor hilir dalam sistem perekonomian. Lokomotif pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sektor hilir mungkin lebih cocok bagi wilayah perkotaan.

Tapi, tidak bagi Jombang. Berdasar letak geografis dan posisinya dalam rantai perekonomian nasional, khususnya Jatim, Pemkab Jombang lebih cocok mengembangkan sektor hulu dalam sistem perekonomian. Pemkab Jombang menyadari betul pemikiran tersebut.

Karena itu, di bawah kepemimpinan Bupati Drs H Suyanto MMA dan Wabup H Widjono Soeparno MSi, Pemkab Jombang lebih mengutamakan sektor pertanian daripada perdagangan. Jangan heran bila di wilayah Pemkab Jombang tidak ditemukan mal atau pusat pasar modern. Yang ada hanya pasar-pasar tradisional yang tersebar di berbagai pelosok wilayah. Hal itu menjadi cermin kebijakan perekonomian pemerintah daerah.

Lebih dari itu, Pemkab Jombang justru membangun sistem pertanian terpadu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sektor pertanian sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi Jombang tersebut, antara lain, melalui Program Pembangunan Pertanian 2007-2010.

Dalam kurun yang singkat itu, sektor pertanian diperkuat dengan berbagai terobosan sejumlah program pertanian terpadu yang saling terkait. Keterpaduan program tersebut diwujudkan dalam alur pembangunan pertanian yang strategis dan implementatif.

Berdasar penilaian inovasi program pertanian terpadu yang ditunjang nilai survei publik dan skor existing itulah Pemkab Jombang meraih peringkat teratas Otonomi Awards 2010 untuk kategori khusus pertumbuhan ekonomi. Kemenangan Otonomi Award kategori khusus itu sekaligus mengantarkan mereka meraih grand category (kategori utama) bidang pembangunan ekonomi.

Program pertanian terpadu tersebut diimplementasikan dalam tiga program unggulan. Yaitu, Program Peningkatan Kesuburan Tanah, Program Peningkatan Produktivitas Tanaman, serta Program Peningkatan Dinamika Penyuluhan dan Dinamika Kelompok Tani. Sasarannya jelas dan sederhana. Yaitu, tanah, tanaman, dan petani. Namun, di balik kesederhanaan konsep, terdapat komitmen kebijakan, strategi, serta upaya serius yang implementatif dengan sejumlah program unggulan.

Pertama, program perbaikan dan peningkatan kesuburan tanah diimplementasikan melalui perbaikan kualitas agroekosistem. Cara yang ditempuh, antara lain, melalui pembangunan fasilitas laboratorium terpadu pertanian. Di kalangan petani, hal itu populer dengan sebutan laboratorium tanah karena digunakan untuk mengukur kandungan tanah di setiap lahan kelompok petani dan dipakai sebagai dasar pemberian pupuk yang sesuai kadar serta kebutuhan.

Pendirian laboratorium tanah tersebut menelan biaya sekitar Rp 1,2 miliar. Tapi, hanya dengan sekali musim panen hasil sistem pertanian terpadu biaya tersebut tertutupi dan hanya sebanding dengan nilai efisiensi atau selisih produksi panen sebelumnya.

Selain itu, dilakukan pemetaan potensi pertanian dengan akurasi koordinat lokasi tanah dengan sistem teknologi informasi (TI) yang memanfaatkan gambar foto udara hasil pencitraan satelit. Pemetaan itu dipakai untuk mengukur kebutuhan dan distribusi pupuk serta berbagai kebijakan pertanian yang akan diterapkan. Upaya tersebut ditunjang database kesuburan tanah serta potensi pertanian yang tersimpan dalam SIM (sistem informasi dan manajemen) Pemetaan Agroekosistem & Peta Kesuburan Tanah.

Upaya tersebut didukung pengendalian distribusi pupuk dengan sistem kontrol distribusi dan survei kebutuhan petani yang disesuaikan pola musim tanam serta jenis komoditas. Dasarnya adalah Peraturan Bupati No 37 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Tidak seperti di beberapa daerah lain, dengan sistem itu, tidak pernah lagi terjadi kelangkaan pupuk. Bahkan, pemakaian pupuk kimia (anorganik) menjadi terkendali. Hal ini ditunjang pula dengan sistem TI berupa SIM Distribusi Pupuk.

Kedua, peningkatan produktivitas hasil pertanian. Dilakukan pendekatan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inovasi yang dilakukan adalah penerapan teknologi SRI (system of rice intensification) sebagai cara budi daya padi ramah lingkungan.

SRI merupakan teknik budi daya padi mutakhir yang paling produktif dan efisien. Yaitu, berupa pemakaian bibit dan pupuk yang minimal tapi dengan hasil panen yang maksimal. Saat ini, Pemkab Jombang merupakan daerah yang menerapkan SRI terluas di Jatim.

Upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian tersebut juga ditunjang gerakan penggunaan pupuk organik, baik pupuk organik pabrikan maupun pupuk organik buatan petani seperti pembuatan rumah kompos, pembuatan bokashi, pembuatan MOL (mikroorganisme lokal), mengembalikan jerami, dan pupuk kandang.

Secara bertahap, budaya pertanian organik sudah dilakukan dengan target ''menuju budaya pertanian organik 100 persen pada 2013''. Itu merupakan hasil tindak lanjut laboratorium tanah yang secara bertahap mengubah komposisi tanah ke arah penggunaan pupuk organik.

Ketiga, pemberdayaan petani. Yakni, program membangkitkan dinamika penyuluhan dan kelembagaan kelompok tani melalui revitalisasi kelompok tani dan revitalisasi penyuluhan pertanian. Inovasi yang diterapkan adalah sistem kontrak kerja penyuluh dan kelompok tani untuk mewujudkan pembangunan pertanian berbasis kelompok tani. Tidak tangggung-tanggung, saat ini telah terlembaga sedikitnya 500 kelompok tani yang terikat kontrak kerja untuk menerapkan sistem pertanian yang direkomendasikan dinas pertanian.

Meski demikian, kontrak kerja disesuaikan dengan kondisi agroekosistem dan kemampuan kelompok tani. Cakupan revitalisasi kelompok tani sampai tingkat dusun dengan alamat ke basis hamparan. Karena itu, kontrak kerja petani meliputi pemberdayaan dan pendekatan teknis, ekonomi, dan sosial dengan target masing-masing kelompok.

Secara teknis, petani mendapat pembinaan teknik pertanian mutakhir, secara ekonomi mendapat bantuan modal dari ''Bank Pasar Kabupaten Jombang'' dengan rekomendasi dinas pertanian, serta secara sosial diperkuat kelembagaan seperti koperasi dan kelompok usaha bersama. (dadan@jpip.or.id/c5/agm)

Wednesday, July 6, 2011

Kabupaten Bondowoso, Peraih Grand Category Bidang Pelayanan Publik

Pada Malam Anugerah Otonomi Awards 2010, Kabupaten Bondowoso tampil mengejutkan dengan memboyong dua trofi sekaligus. Selain meraih penghargaan kategori khusus bidang pendidikan, daerah itu memboyong trofi kategori utama (grand category) bidang pelayanan publik. Apa saja capaian daerah penghasil tape tersebut? Berikut ulasan Nur Hidayat, peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

SEJAK dilantik menjadi bupati pada 15 September 2008, Amin Said Husni menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus perhatian. Setelah pelantikan, ketika ditanya wartawan tentang prioritas pembangunan yang hendak dicanangkan, Amin langsung menegaskan bahwa Kabupaten Bondowoso membutuhkan terobosan di bidang pendidikan.

Menurut dia, sektor pendidikan harus ditata dan dipikirkan secara cermat. Program yang dibuat harus betul-betul terencana dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, fondasi pertama yang disiapkan adalah peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan pendidikan.

Berbekal pengalaman dua periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dia tidak kesulitan memberikan garis besar desain perda yang dikehendaki. Pada akhir 2008, sebuah tim yang ditugasi merumuskan rancangan perda terbentuk. Tim tersebut segera menyusun rancangan perda dan melakukan studi banding ke Jogjakarta.

Setelah itu, rancangan perda dikonsultasikan kepada publik melalui sebuah sarasehan. Hasilnya, tim menerima beberapa masukan untuk penyempurnaan rancangan perda. Masukan tersebut, antara lain, terkait dengan pengelolaan pendidikan dasar, kurikulum muatan lokal, dan rintisan wajib belajar 12 tahun. Akhirnya, Kabupaten Bondowoso secara resmi memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada 14 Mei 2009.

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, kabupaten itu terbilang telat dalam menyusun perda pendidikan. Namun, bila dihitung dari rentang waktu pelantikan bupati, penerbitan perda tersebut relatif cepat. Ditanya tentang itu, Amin menyatakan bahwa wacana penerbitan perda berkembang sejak dirinya belum menjabat bupati. "Waktu menjadi anggota DPR, saya sudah terlibat dalam diskusi tentang (perda, Red) itu," tuturnya.

Yang menarik, perda tersebut kental akan nuansa lokal. Sesuai dengan karakter Bondowoso sebagai daerah santri, misalnya, perda itu mewajibkan pengajaran agama pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pemerintah daerah (pemda) juga berkomitmen membantu pendidikan keagamaan.

Selain itu, berangkat dari kesadaran akan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) daerah, perda tersebut menegaskan komitmen daerah dalam menjalankan rintisan wajib belajar 12 tahun. Menurut bupati, komitmen itu berasal dari usul masyarakat saat rancangan perda memasuki tahap konsultasi publik.

Pada bagian lain, perda tersebut menegaskan kewajiban pendidik. Antara lain, pendidik harus objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Pendidik harus bertindak adil tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi tertentu, latar belakang keluarga, serta status sosial-ekonomi peserta didik. Sebagai daerah dengan kultur feodal yang cukup kuat, masuknya pertimbangan latar belakang keluarga merupakan respons cerdas terhadap problem lokal yang mungkin dihadapi para pendidik.

Hal lain yang mewarnai perda tersebut adalah komitmen mengembangkan sekolah berbasis keunggulan lokal. Pada bagian hak dan kewajiban satuan pendidikan (pasal 33), ditegaskan salah satu kewajiban satuan pendidikan, yakni melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan lokal.

Komitmen tersebut dipertegas pada bagian keempat (pasal 41-42) yang secara khusus mengatur pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pada bagian tersebut, pemda mendorong pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui pembelajaran yang bersifat akademis serta memanfaatkan teknologi dan mempertimbangkan kecakapan vokasi, budaya masyarakat, maupun lingkungan hidup.

Pada saat yang sama, salah satu daerah tertinggal di Jawa Timur tersebut mengambil garis yang cukup tegas soal pengembangan sekolah bertaraf internasional (SBI). Caranya, mengikuti ketentuan minimal dalam pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas. Daerah itu membatasi diri dengan menominasikan satu SMP dan SMA serta dua SMK sebagai rintisan SBI.

Penguatan pendidikan berbasis keunggulan lokal tersebut tampak sekali pada jenjang SMK. Separo lebih dari 16 SMK negeri daerah itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi lokal.

Misalnya, SMKN 1 Tamanan yang berlokasi di dekat sentra pengusaha batik mengembangkan program keahlian kriya tekstil dan kayu. Program keahlian serupa dikembangkan di SMKN Pakem. Selain itu, SMKN 3 Bondowoso memiliki program keahlian teknik furnitur dan perabot kayu.

Di kawasan pegunungan dan basis pertanian, pemda mengembangkan program keahlian yang berbeda. Misalnya, SMKN Sumber Wringin memiliki program keahlian budi daya tanaman hias dan tumbuhan pangan hortikultura. Sedangkan SMKN Tlogosari dan SMKN Grujugan mengembangkan program keahlian agrobisnis produksi tanaman dan hasil pertanian.

Sementara itu, karena berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan berdekatan dengan industri pengalengan ikan, SMKN 1 Prajekan mengembangkan program keahlian agrobisnis perikanan serta budi daya ikan air tawar dan payau.

Di SMKN Maesan, program keahlian yang dikembangkan adalah budi daya unggas dan ruminansia. Daerah itu juga memiliki satu unit sekolah pertanian pembangunan negeri (SPPN) di Kecamatan Tegalampel.

Di luar itu, bidang dan program keahlian lain yang dikembangkan sangat beragam. Misalnya, tata boga, busana, dan kecantikan serta perhotelan (SMKN 2). Ada juga program bisnis, manajemen, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di SMKN 1. Dalam dua tahun terakhir, Pemkab Bondowoso juga mendorong secara intensif berdirinya SMK swasta, yang mayoritas berbasis pondok pesantren.

Sebagai daerah miskin, kabupaten itu terkendala infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang terbatas. Tapi, tekad mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan melahirkan pekerja terampil (skilled labours) benar-benar menjadi motivasi tersendiri bagi aparat pendidikan di kawasan tersebut.

Karena itu, tidak mengherankan beberapa sekolah di daerah tersebut dikembangkan dari sebuah SMK kecil yang berada satu atap dengan bangunan SMP. Beberapa kepala SMP pun diberdayakan dengan merangkap jabatan kepala SMK.

Untuk pelajaran normatif dan adaptif, sebagian guru SMP setempat direkrut sebagai pengajar SMK. Pemda juga mengerahkan staf dinas terkait untuk mengisi kekosongan waktu pelajaran produktif. Maka, tidak mengherankan di daerah itu ditemukan staf dinas infokom yang mengajar TIK di SMK. Juga, staf dinas peternakan dan pertanian yang mengajar di SMK dengan program keahlian peternakan, perikanan, maupun pertanian. (hidayat@jpip.or.id/agm)

HALAMAN KEMARIN

Tuesday, July 5, 2011

Pekerjaan Rumah Partisipasi

WAJAR saja bila inisiatif-inisiatif partisipasi masyarakat di Kota Probolinggo diarahkan untuk memperbaiki kinerja pembangunan, terutama pembangunan manusia. Sebab, meski kualitas pembangunan di atas rata-rata Jatim, secara faktual, capaian Kota Probolinggo masih berada di posisi bawah. Khususnya, ini bila dibandingkan dengan delapan kota lain di Jawa Timur.

Berdasar kondisi 2007, indeks harapan hidup masyarakat kota anggur ini mencapai 73,5. Hanya sedikit di atas angka rata-rata Jatim. Kondisi tersebut menggambarkan kebutuhan pembangunan bidang kesehatan yang lebih baik. Bandingkan dengan Kota Blitar yang menempati peringkat tertinggi dengan indeks 77,53.

Yang menarik adalah kualitas pembangunan pendidikan. Capaian Kota Probolinggo cukup tinggi hingga angka 80,17 dan memiliki selisih 6 angka di atas rata-rata Jatim. Meski demikian, posisinya berada paling buncit di antara delapan kota lain.

Begitu pula indeks paritas daya beli masyarakat berada di peringkat ketujuh. Posisi tersebut hanya lebih tinggi dari Kota Batu dan Kota Pasuruan. Secara keseluruhan, indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Probolinggo menempati peringkat kedua terbawah di antara 9 kota di Jatim. Pencapaiannya hanya melampaui dua poin di atas rata-rata Jatim.

Padahal, apabila merujuk pada besaran APBD 2007, peringkat Kota Probolinggo cukup baik. Di antara sembilan kota, posisinya menempati peringkat keempat setelah Surabaya, Kota Malang, dan Kota Kediri. Ini berarti ada persoalan penetapan prioritas alokasi anggaran untuk item-item pembangunan manusia.

Untuk itu, prioritas pekerjaan rumah pemerintah, DPRD, dan masyarakat Kota Probolinggo saat ini adalah mengarahkan perbaikan partisipasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Targetnya cukup jelas, yakni agar terjadi peningkatan berarti dan mengejar ketertinggalan IPM dari kota-kota lain di Jatim.

Hasil Probolinggo Summit 2k9 yang merekomendasikan pemecahan masalah pada bidang-bidang pembangunan manusia, semestinya menggairahkan optimisme masyarakat. Itu karena partisipasi niscaya mampu menjadi alat perbaikan kualitas pembangunan manusia. Bila hal tersebut terealisasi, pemkot telah membuktikan bahwa partisipasi bukan hanya instrumen kebijakan semata, melainkan sebagai media transformasi kualitas manusia. (wawan/jpip/c2/agm)

Monday, July 4, 2011

Kota Probolinggo, Peraih Grand Category Bidang Kinerja Politik Lokal

Dalam pergelaran Otonomi Awards 2010, Kota Probolinggo meraih tiga penghargaan sekaligus. Salah satu yang paling bergengsi berupa trofi kategori utama bidang kinerja politik lokal. Apa saja inovasi kota anggur tersebut? Berikut pemaparan Wawan Sobari, peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

KARAKTER sosiologis masyarakat kawasan perkotaan (urban) biasanya identik dengan individualisme. Warga lebih senang beraktivitas sendiri-sendiri daripada bergotong-royong. Apalagi mau berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pemerintah yang tidak secara langsung menyentuh kepentingan mereka.

Sifat-sifat tersebut, faktanya, jauh dari kondisi masyarakat Kota Probolinggo. Meski sebagian besar wilayah dan kondisi sosiologisnya menunjukkan indikator perkotaan, warganya tidak segan berpartisipasi, apalagi demi masa depan pembangunan kotanya.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran Pemkot Probolinggo yang memiliki sejumlah inisiatif untuk mengubah karakter partisipasi warganya. Yakni, agar lebih peduli terhadap masa depan pembangunan daerah. Terlebih, Kota Probolinggo merupakan daerah miskin sumber daya alam dan memiliki luas lahan yang terbatas, meski 66,6 persen penduduknya berada dalam masa usia produktif.

Karena itu, tidak heran, pemkot terus mendorong komitmen pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan pembangunan. Sejak awal implementasi otonomi daerah, Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang berani menjamin partisipasi warganya.

Pada 2003, wali kota dan DPRD bersepakat mengesahkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 5/2003 tentang Partisipasi Masyarakat. Bukan itu saja, pada tahun yang sama, disahkan pula Perda Kota Probolinggo No 6/2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi.

Dalam implementasinya, pemkot bekerja sama dengan media massa cetak lokal terkemuka mengadakan Probolinggo Summit 2k9 (Rembuk Masyarakat Kota Probolinggo 2009). Rembuk tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yaitu, pengusaha, perbankan, kalangan pemuda dan ormas, LSM, pendidik, kelompok profesi, seluruh SKPD, DPRD, serta perwakilan industri yang berlokasi di wilayah Kota Probolinggo.

Pelaksanaan pertemuan itu dibagi dalam lima forum yang merupakan tahap rembuk masyarakat. Misalnya, forum I mengawali pertemuan dengan pemaparan kondisi existing kota. Kemudian, diikuti forum-forum berikutnya guna membahas dan menganalisis program pemkot hingga menghasilkan rekomendasi penyelesaian masalah kota. Puncaknya, forum V adalah penandatanganan kontrak kinerja pelaksanaan hasil-hasil pertemuan.

Probolinggo Summit 2k9 membahas program pembangunan setahun ke depan (2010) berdasar skala prioritas. Pertemuan menghasilkan rumusan-rumusan cerdas yang disepakati bersama antara masyarakat, DPRD, dan pemkot. Pertemuan mengerucut pada pemecahan lima aspirasi utama.

Yaitu, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Pertemuan menghendaki pula fokus pada pemaksimalan potensi dan pembangunan iklim pariwisata daerah. Tidak ketinggalan agenda reformasi birokrasi.

Untuk agenda kesehatan, misalnya, pada 2010, pemkot mesti memperbaiki kualitas puskesmas dan peningkatan sistem jaminan kesehatan untuk warga miskin. Pada saat yang sama, pemkot diamanatkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat serta pengondisian pasar dan permodalan untuk UMKM. Khusus agenda reformasi birokrasi, antara lain, dihasilkan target pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik.

Guna menjamin pelaksanaan hasil-hasil Probolinggo Summit 2k9, wali kota dan ketua DPD Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Probolinggo menandatangani Piagam Kota Probolinggo (Probolinggo Charter). Piagam itu memuat kesepakatan antara pemkot dan warga untuk melaksanakan serta mengawasi program-program yang dirumuskan dalam rembuk masyarakat. Piagam dilampiri dokumen hasil pertemuan tersebut.

Selain rembuk masyarakat, pemkot menginisiasi program Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Kita (SP2K2) berbasis web. Program tersebut mengintegrasikan penggunaan internet (website) dan SMS yang terhubung dengan Bappeda Kota Probolinggo dan SKPD. Web dan SMS berfungsi memberikan pelayanan informasi dan menampung serta menanggapi berbagai aspirasi masyarakat secara dinamis (mobile).

Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui SMS Center pada nomor 08574677890. Untuk monitoring, SP2K2 bisa diakses langsung melalui website http://sp2k2.probolinggokota.go.id dan mengirimkan e-mail ke: sp2k2@probolinggokota.go.id. Fitur-fitur yang tersedia dalam SP2K2 adalah kirim SMS perencanaan, tanggapan SMS, status SMS, statistik SMS, web polling, dan polling musrenbang.

Teknik partisipasi lainnya dilakukan melalui kegiatan cangkrukan. Kegiatan tersebut merupakan media untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan informasi publik. Cangkrukan dikemas dalam suasana santai diselingi hiburan kesenian tradisional ludruk.

Wali kota dan staf (SKPD) berdialog langsung dengan masyarakat. Persoalan yang dibahas berupa masalah kewilayahan seperti penerangan jalan, bantuan modal kerja, pembangunan jalan kelurahan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan penjelasan izin pemanfaatan sumur bor. Lokasi yang digunakan biasanya di halaman rumah warga.

Melalui inisiatif-inisiatif itulah Pemkot Probolinggo terus bekerja mendorong perbaikan kualitas pembangunan manusianya. Pemkot berupaya menghilangkan sekat-sekat antara pemerintah dan yang diperintah. Sekumpulan inisiatif yang patut diteladani daerah lain. (wawansobari@jpip.or.id/c5/agm)

Sunday, July 3, 2011

Inovasi Nganjuk dan Bojonegoro

DESA Perning yang masuk wilayah Kecamatan Jatikalen merupakan contoh kisah sukses gerakan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Desa itu menjadi referensi bagi pemerintah dan sejumlah lembaga asing. Dalam tiga bulan, seluruh warga desa tidak lagi melakukan kebiasaan BAB sembarangan (ODF).

Pencapaian warga Desa Perning itu bukan perkara mudah mengingat kondisi alam yang "menyulitkan" perubahan kesadaran sanitasi. Sebagian wilayah desa tersebut merupakan daerah aliran sungai. Masyarakatnya terbiasa BAB di sungai karena aksesnya sangat mudah.

Kepala desa menjadi aktor penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat Desa Perning. Dia tidak lelah menyerukan kepada warga di tiga dusun untuk segera mengubah perilaku tidak sehat BAB di sungai. Kepala desa berhasil menumbuhkan rasa malu warga hingga mereka mau bergotong royong membangun jamban. Bahkan, dalam deklarasi 15 Maret 2008, kepala desa dan warga bertekad memberikan sanksi berupa denda Rp 100 ribu jika diketahui ada warga yang masih BAB di sembarang tempat.

Pemkab memberikan dukungan yang cukup untuk perbaikan kesadaran tersebut. Salah satunya melalui penetapan kebijakan sanitasi sebagai program lintas sektoral. Program itu didukung dinas kesehatan, bappeda, dinas kimprasda, dinas PMD, dinas dikpora, dinas PKKBS, kantor depag, dan PKK kabupaten. Pada 28 November 2007, dirumuskan komitmen bersama untuk mendukung program perbaikan sanitasi dan menetapkan rencana lokasi kegiatan.

Komitmen pemkab terlihat dari alokasi anggaran yang dikucurkan. Untuk program sanitasi nonkonstruksi, pemkab mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD 2008 dan 2009. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan fasilitator, pemicuan, dan pemantauan program.

Sementara itu, Bojonegoro punya capaian tersendiri untuk mendorong status ODF di wilayahnya. Meski baru menjalankan program sanitasi berpendekatan nonkonstruksi dan berbasis penyadaran masyarakat itu pada pertengahan 2009, Pemkab Bojonegoro beserta masyarakat bergerak cepat mendorong perubahan perilaku sanitasi.

Pemkab menempuh beberapa strategi. Yakni, pelatihan fasilitator, pemicuan, dan pelatihan tukang. Selain itu, pemkab mendorong kegiatan arisan jamban sehat dan murah di tingkat desa. Pemkab memfasilitasi kemitraan antara pihak ketiga, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam pembangunan jamban sehat.

Salah satu contohnya dilakukan warga Desa Blongsong, Kecamatan Baureno. Warga secara berkelompok mengadakan pembangunan jamban dengan sistem arisan. Setiap hari anggota kelompok menyetorkan seribu rupiah selama sepuluh hari. Hingga setiap anggota berhak mendapatkan paket Rp 493 ribu dari pengusaha material yang ditunjuk.

Untuk percepatan ODF, bupati mengeluarkan surat edaran tentang percepatan pencapaian ODF. Selain itu, pencapaian ODF ditetapkan sebagai indikator penilaian kinerja camat. Bupati menetapkan kontrak kerja camat terkait dengan kepemilikan dan akses jamban sehat serta desa ODF. Yang penting pula, bupati menetapkan rencana strategis sanitasi sejak 5 Mei 2010. (wawan sobari)

Saturday, July 2, 2011

Puisi Habibie untuk Mendiang Istri

[ Minggu, 29 Agustus 2010 ]

Puisi Habibie untuk Mendiang Istri

KENDATI almarhumah Ny Hasri Ainun Habibie kemarin (28/8) genap 100 hari meninggal dunia, duka belum sepenuhnya hilang dari mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarganya. ''Bapak masih sedih biarpun sudah ada kemajuan,'' ujar Ilham Akbar, putra sulung Habibie, melalui akun Twitter.

Ilham menuturkan, seluruh keluarga merasa meninggalnya Ainun seperti baru saja terjadi. Karena itu, Habibie dan keluarganya butuh waktu untuk menghilangkan perasaan duka mereka. ''Wafatnya beliau seperti baru terjadi kemarin,'' katanya.

Selama tiga bulan ini, setiap hari Habibie berziarah ke makam istrinya di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta. Ziarah biasanya dilakukan setelah salat asar. Meski hujan deras, Habibie tetap datang ke makam. Habibie biasanya berdoa dan bercerita sambil mengelus-elus nisan sang istri.

Dalam kesempatan itu, Ilham juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian, ucapan belasungkawa, serta doa kepada ibunya. ''Sampai saat ini pun masih mengalir,'' tulis pakar aeronautika Boeing tersebut.

Hasri Ainun Habibie meninggal di Rumah Sakit Ludwig-Maximilians-Universitat, Klinikum, Grohadern, Munchen, Jerman, pada 22 Mei lalu. Sebelumnya, dia dirawat di sana sejak 25 Maret 2010.

Pada hari ke-100 wafatnya sang istri, Habibie kembali menunjukkan rasa cinta dan sayangnya melalui puisi. Itu menjadi ungkapan rasa kehilangan yang teramat dalam. Kesedihan Habibie juga bisa dirasakan dalam puisi yang dilansir akun The Habibie Center di Twitter.

Dalam puisi yang ditulis kemarin pagi, Habibie, antara lain, menulis: Jikalau mataku kubuka lagi, semuanya serentak hilang lenyap dan meninggalkan kekosongan jiwa, kecewa, sedih, dan perih! Di mana Ainun? Bagaimana keadaan Ainun? Bagaimana mendapat kepastian mengenai Ainun yang selalu kurindukan sepanjang masa! (noe/c7/dwi)

HALAMAN KEMARIN

Friday, July 1, 2011

Tony Blair Dilempari Sepatu dan Telur

MESKIPUN sebenarnya telah lama lengser, mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair tetap saja menjadi sasaran kemarahan massa. Itu terjadi saat mantan pemimpin Partai Buruh tersebut menghadiri acara penandatanganan memoarnya di sebuah toko buku di Dublin, Irlandia, kemarin (4/9).

Buku memoar berjudul A Journey itu membuat marah para penentang kebijakan Blair, terutama soal invasi AS (yang didukung Inggris) ke Iraq pada 2003. Ratusan demonstran meneriaki dan menuding tangan Blair berlumuran darah ketika suami Cherie Booth tersebut tiba di toko buku.

Sebuah sepatu, sejumlah telur, dan benda-benda lain dilemparkan ke arah tokoh kelahiran 6 Mei 1953 itu saat keluar dari mobil. Untung, benda-benda tersebut tidak mengenai Blair.

Tak ada komentar dari Blair atas insiden tersebut. Bapak empat anak itu justru menghabiskan waktu hingga dua jam untuk melayani tanda tangan bagi para penggemarnya di toko buku tersebut. Meskipun bukunya menuai kontroversi, Blair termasuk sosok yang sangat populer di Irlandia. Sebab, dia berperan dalam proses perdamaian Irlandia Utara.

Dirilis pekan ini, A Journey yang diterbitkan Amazon itu merupakan buku terlaris di Inggris. Buku tersebut juga masuk daftar 10 besar penjualan secara online di AS. Blair menerima bayaran GBP 4,6 juta atau USD 7,2 juta (sekitar Rp 65 miliar) untuk memoar yang membela kebijakannya selama menjabat PM pada 1997-2007 itu. Dalam bukunya tersebut, Blair menyatakan tak menyesal membawa Inggris terlibat perang di Iraq meski dirinya menangisi para korbannya. (AFP/AP/c4/dwi)